Pengertian Hak Angket, Hak Interpelasi dan Mosi DPR

Posted on

Pengertian Hak Angket, Hak Interpelasi dan Mosi DPR – Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak Interpelasi. Adanya fungsi pengawasan melalui hak Interpelasi ini merupakan konsekuensi dari doktrin pemerintahan konstitusional, yakni bahwa kekuasaan pemerintahan harus selalu dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh Pemerintah terhadap rakyat.

Definisi Hak Interpelasi

Pengertian Hak Interpelasi adalah merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003).

Hak interpelasi adalah hak dimana meminta keterangan yang ditujukan kepada seorang presiden mengenai kebijaksanaan pemerintah yang dengan syarat harus didukung dan ditandatangani oleh paling sedikit tiga puluh orang anggota dan disetujui oleh suatu sidang paripurna DPR. Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Penggunaan hak interpelasi dapat digunakan oleh DPR terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden, jika kebijakan Presiden itu dianggap

melanggar GBHN. Apabila dalam pelaksanaan hak interpelasi itu DPR menganggap kebijakan Presiden itu menyimpang dari GBHN, DPR dapat memberikan memorandum I dan Jika dalam waktu 3 bulan Presiden tidak mengindahkan memorandum I tersebut, maka DPR dapat memberikan memorandum II. Jika dalam waktu 1 bulan Presiden tidak mengindahkan memorandum II tersebut, maka DPR mengundang MPR untuk mengadakan persidangan istimewa guna meminta pertanggungan jawab Presiden.

Pelaksanaan hak interpelasi DPR itu berkaitan dengan pertanggungjawaban politik bukan pertanggung jawaban hukum. Artinya pelaksanaan hak interpelasi itu dalam rangka untuk meminta keterangan Presiden terkait dengan tindakan-tindakan politis Presiden, misalnya Presiden menaikkan harga BBM.

Hak Interpelasi tidak bisa digunakan terhadap Presiden apabila Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, seperti korupsi. Jika ini yang terjadi, maka hak angket yang dapat digunakan oleh DPR guna menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden.

Dengan demikian, jika MPR mengadakan persidangan istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, dan apabila Presiden terbukti melanggar GBHN, maka MPR bisa memberhentikan Presiden dari jabatannya. Persidangan istimewa diadakan oleh MPR guna meminta pertanggung jawaban politik Presiden. Bukan pertanggungjawaban hukum.Khususnya terkait dengan pelanggaran hukum pidana.

Definisi Hak Angket

Berikut adalah beberapa pengertian Hak Angket yang dikutip dari berbagai sumber yang antara lain adalah :
  1. Pengertian Hak angket adalah perangkat untuk merealisasikan fungsi DPR. Selain hak kelembagaan, hak perseorangan (anggota) juga menjadi alat untuk merealisasikan melaksanakan fungsi DPR seperti hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat.
  2. Hak angket adalah merupakan hak untuk mengetahui keadaan pemerintahan baik dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan-bahan
Baca :  contoh teks prosedur kompleks, Pengertian,Tujuan,Ciri
untuk merumuskan kebijakan, atau untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan mengenai orang, keadaan atau suatu peristiwa. Hak angket bukan hak untuk mengetahui mengenai kemungkinan telah terjadi tindak pidana atas suatu kasus.
  • Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menyebutkan ‘Hak angket … adalah hak DPR untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelaksananaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan’. Rumusan ketentuan ini memang tidak bersangkutan dengan pelaksanaan fungsi legislasi. sehingga tidak mengherankan apabila keberadaan hak angket dianggap tidak bersangkutan dengan pelaksanaan fungsi legislasi. Padahal, hak ini dapat dipergunakan sebagai sarana melakukan evaluasi, menemukan gagasan untuk menciptakan atau mengubah UU yang ada. Karena hak ini tidak pernah dipergunakan untuk mencari bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan, DPR kerapkali kehilangan ide dan gagasan, kesulitan menggunakan hak mengajukan usul rancangan UU.
Selain untuk kepentingan legislasi, hak angket juga ditujukan untuk menyeldiki pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembelanjaan negara. Kalau berpegang pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009, hak angket ditujukan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu UU dan/ atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Landasan Hak Angket

  1. Landasan Filosofis
  2. Landasan Sosiologi
  3. Landasan Hukum

Pengertian Mosi DPR

Mosi adalah Hak Kontrol yang paling utama. Dimana jika badan legislative menerima suatu mosi tidak percaya, maka pada system parlementer cabinet haruslah mengundurkan diri sehingga menjadikannya suatu krisi cabinet.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *